News  

Eksepsi Samin Tan Ditolak, Sidang Korupsi Tambang Rp17,7 Triliun Berlanjut : Mitra Sindikasi

JAKARTA, 19 November 2026 – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), Kamis (19/11/2026). Dengan keputusan tersebut, perkara yang diduga merugikan negara Rp17,7 triliun berlanjut ke tahap pembuktian.

Hakim Tolak Eksepsi Samin Tan

Putusan sela dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis hakim menyatakan perlawanan atau nota keberatan yang diajukan tim penasihat hukum Samin Tan tidak dapat diterima.

“Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima,” kata Nyoto saat membacakan amar putusan.

Selain menolak eksepsi, majelis hakim menegaskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, proses hukum terhadap terdakwa tetap berlanjut sesuai tahapan persidangan.

Majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan surat dakwaan. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (25/11/2026).

“Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan,” ujar Nyoto.

Jaksa Dakwa Samin Tan Rugikan Negara Rp17,7 Triliun

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan surat dakwaan pada Kamis (5/11/2026), jaksa mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp17,7 triliun.

Jaksa menyebut kerugian tersebut berasal dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara secara ilegal di kawasan hutan wilayah pertambangan PT AKT, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Aktivitas tersebut diduga tetap berlangsung meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT AKT telah diakhiri pemerintah.

Pengakhiran perjanjian itu mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang disampaikan jaksa, nilai kerugian mencapai Rp17.745.627.652.570,30. Penghitungan tersebut mencakup dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT selama periode 2016 hingga 2025.

Jaksa Ungkap Dugaan Aliran Keuntungan Tambang Ilegal

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Samin Tan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner dari sembilan perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan.

Jaksa menduga rangkaian aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan hingga Rp17,7 triliun bagi Samin Tan.

Selain itu, jaksa mengungkap adanya dugaan aliran keuntungan kepada sejumlah pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara tersebut.

Sebanyak 13 pihak di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung disebut menerima uang sebesar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama, Muhammad Juni Eka Wardhana, disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp170 miliar.

Jaksa menilai perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Samin Tan Dijerat Pasal Tindak Pidana Korupsi

Atas dugaan perbuatannya, Samin Tan didakwa menggunakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, jaksa juga menerapkan dakwaan berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dengan ditolaknya eksepsi, perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT AKT kini memasuki tahap pembuktian. Jaksa akan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dakwaan, sedangkan pihak terdakwa memiliki kesempatan memberikan tanggapan dan pembelaan melalui proses persidangan.

Sidang berikutnya pada 25 November 2026 menjadi tahapan penting untuk menguji rangkaian dugaan penyimpangan pertambangan serta perhitungan kerugian negara yang mencapai Rp17,7 triliun tersebut.

Penulis : Amanda

Artikel dengan judul : Eksepsi Samin Tan Ditolak, Sidang Korupsi Tambang Rp17,7 Triliun Berlanjut
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *